Sore Ini Jokowi Tetapkan UMP Rp 2,2 Juta
mik tentang upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta 2013. Jokowi berjanji akan mengesahkan nilai UMP pada sore hari ini, Selasa (20/11/2012).
"Hari ini saya tanda tangani," kata Jokowi saat ditemui para wartawan di gedung Balaikota Jakarta, Selasa siang.
Ia menjelaskan, UMP akan ditetapkan di angka Rp 2.200.000. Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah mendengar aspirasi dari seluruh pihak, baik itu buruh maupun perwakilan pengusaha.
Angka UMP sebesar itu merupakan hasil putusan rapat Dewan Pengupahan pada medio pekan lalu. Angka tersebut sebenarnya mendapat penolakan dari unsur pengusaha karena dinilai tak realistis. Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa keputusan final terkait UMP berada di tangannya.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menilai bahwa angka UMP DKI sebesar Rp 2.200.000 adalah yang terbaik. Angka itu sudah sesuai dengan angka kebutuhan hidup layak (KHL) DKI Jakarta yang ditetapkan senilai Rp 1.987.789. "Tadi sudah ketemu dan dirampungkan, semua yang memutuskan kan saya. Kalau ditanya ke saya apakah adil? Ya sudah adil," ujarnya.

 ==Jokowi Berikan Rp 3 Miliar untuk Lurah dan Camat==
Kepala kelurahan dan kepala kecamatan di seluruh Jakarta mendapat tugas dari Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. Mereka akan diberi Rp 3 miliar untuk membenahi wilayah masing-masing.

Tugas itu diberikan langsung oleh Joko Widodo saat bertemu dengan lurah dan camat se-Jakarta di Balai Agung, Kompleks Balaikota Jakarta, Selasa (20/11/2012).

Dana Rp 3 miliar itu diperuntukkan untuk pembinaan daerah, termasuk di dalamnya dana untuk bersih-bersih dan mempercantik masing-masing wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan.

"Tadi saya tanya, apakah cukup? Mereka jawab cukup," kata Jokowi.

Dibandingkan tahun lalu, anggaran untuk tiap kelurahan dan kecamatan berkisar antara Rp 3 miliar sampai Rp 3,5 miliar. Jumlah tersebut tak mengalami perbedaan karena Jokowi menawarkan nilai anggaran yang sama dan berkisar di angka Rp 2,5 miliar sampai Rp 3,5 miliar untuk 2013 dan akan ditetapkan pada akhir tahun ini.

Namun, perbedaan terjadi di level instruksi. Sebab, mulai tahun depan, semua lurah dan camat diminta untuk ikut membenahi masalah yang mengganggu keindahan kota, seperti coretan dinding, spanduk, papan iklan ilegal, sampah, sampai pada kebersihan saluran air.

"Saya minta coretan dinding dibersihkan, itu kan enggak mahal. Sampah juga dianggap kecil, padahal berbahaya, di setiap selokan banyak sampah," ujarnya.

Diakui Jokowi, tugas-tugas tersebut memang menjadi pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum (PU). Akan tetapi, semua akan menjadi prestasi kepala wilayah apabila mampu mengatasi masalah yang ada di wilayahnya.

"Enggak bisalah semua ini dikerjakan oleh Dinas PU. Mereka tugasnya ngurus kali yang gede-gede, kalau yang kecil di kampung-kampung itu wilayah lurah dan camat," tandasnya.

Jokowi yakin para lurah dan camat mampu menjalankan instruksinya dengan anggaran yang disediakan. Ia pun berjanji akan melakukan pengecekan dan menyertakannya dengan ancaman sanksi kepada lurah atau camat yang dianggap tak mampu menjalankan tugasnya.

"Atau kalau perlu lebih tinggi (dananya) ya enggak apa-apa, asalkan masalahnya rampung. Namun, hati-hati kalau dikasih nilai tinggi tetapi enggak rampung, ya gampang buat saya, besoknya sudah hilang, artinya diganti, dicopot," tandasnya.